Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2025 resmi dimulai. Di tahap awal ini, Bupati Drs. H. Anwar Sadat menyoroti satu hal yang dinilai krusial: keterbukaan data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikannya saat mengikuti entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi secara virtual, Kamis (2/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi pintu masuk bagi tim auditor untuk menelusuri pengelolaan keuangan daerah selama setahun terakhir.
Berlangsung dari ruang rapat bupati, agenda ini bukan sekadar pertemuan formal. Pemerintah daerah dihadapkan pada proses audit yang akan menguji konsistensi laporan, kecermatan administrasi, hingga kepatuhan terhadap regulasi.
Dalam arahannya, Anwar Sadat menegaskan bahwa seluruh OPD tidak boleh bersikap pasif selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia meminta jajarannya cepat merespons setiap permintaan data dari auditor.
“Kita ingin proses ini berjalan terbuka. Semua perangkat daerah harus kooperatif dan tidak menunda penyampaian data,” ujarnya
Menurutnya, transparansi bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Di sisi lain, pihak BPK menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara auditor dan pemerintah daerah. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, menyebut entry meeting sebagai tahap penting untuk menyelaraskan proses pemeriksaan yang akan berjalan dalam beberapa waktu ke depan.
Ia menilai komunikasi awal yang baik akan meminimalisir hambatan selama audit berlangsung, terutama terkait kelengkapan dokumen dan akses data.
Pemkab Tanjab Barat sendiri mengklaim telah menyiapkan seluruh kebutuhan dasar pemeriksaan. Namun demikian, dinamika di lapangan tetap menjadi perhatian, mengingat kompleksitas laporan keuangan yang melibatkan banyak unit kerja.
Sejumlah pejabat daerah, mulai dari sekretaris daerah hingga kepala OPD, turut mengikuti pertemuan tersebut. Meski dilakukan secara daring, pembahasan berlangsung intens dengan fokus pada kesiapan teknis dan koordinasi antar instansi.
Dengan dimulainya proses ini, pemerintah daerah kini berada dalam fase krusial untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan tidak hanya lengkap, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi tolok ukur kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus berdampak pada kepercayaan publik dan arah pembangunan ke depan. (ZA/*)
