Kuala Tungkal, Lenterajambi.id --- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menggandeng Polres Tanjabbar dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan yang dilaksanakan pada Senin (16/12) di Pola Utama Kantor Bupati.
Dalam acara tersebut, hadir Sekretaris Daerah Hermansyah, S.STP, MH, mewakili Bupati Tanjabbar, Kapolres AKBP Agung Basuki, S.I.K., M.M., serta sejumlah kepala OPD dan pimpinan perusahaan. Jajaran camat dan kepala desa turut serta menyaksikan momen penting ini.
Sekda Hermansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi antara Pemkab dan Polres sudah berjalan lama. "Berkaca pada harmonisasi yang ada, kami memperluas kerja sama untuk ketahanan pangan," ujar Hermansyah.
Menurutnya, ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Kerja sama ini akan melibatkan dinas-dinas terkait untuk menciptakan langkah konkret menuju swasembada pangan.
Dinas-dinas yang terlibat antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Ketahanan Pangan. Langkah ini bertujuan agar sumber daya daerah dimanfaatkan secara efektif.
Sementara itu, Kapolres Tanjabbar AKBP Agung Basuki menegaskan dukungan Polres terhadap program ketahanan pangan nasional. "Ini tindak lanjut dari program Presiden RI, yang harus kita jalankan bersama," ujarnya tegas.
Kapolres menyatakan bahwa kepolisian di daerah wajib memberikan dukungan penuh terhadap program ini. MoU antara Kementerian Pertanian dan Mabes Polri menjadi dasar gerak bersama.
"Ketahanan pangan adalah kunci kesejahteraan masyarakat," lanjut Kapolres. Menurutnya, swasembada pangan mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
Selain itu, Kapolres menambahkan bahwa keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah. Pemerintah dan kepolisian perlu fokus pada pemanfaatan anggaran yang transparan.
Kapolres juga menekankan perlunya menjaga stabilitas daerah dari ancaman aktivitas ilegal. "Kita akan perangi narkoba, judi online, dan penyelundupan," tegasnya lagi.
Menurut Hermansyah, pemberantasan kejahatan ilegal akan menopang program ketahanan pangan. "Jika stabilitas terjaga, ekonomi akan tumbuh lebih baik," tambahnya.
Salah satu program unggulan adalah pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian produktif. Pemerintah akan menggandeng masyarakat serta kelompok tani setempat.
"Optimalisasi lahan akan kita lakukan agar hasil produksi pangan meningkat," jelas Hermansyah di sela acara. Ini dinilai sebagai solusi efektif menghadapi krisis pangan global.
Kapolres AKBP Agung Basuki juga memastikan pihaknya siap mendampingi setiap proses yang dijalankan. "Keamanan akan kami jaga sehingga program bisa berjalan lancar," tuturnya.
Dalam acara ini, nota kesepakatan resmi ditandatangani sebagai simbol sinergi kuat antara pemerintah daerah dan kepolisian. Hadirin memberikan apresiasi terhadap langkah kolaboratif tersebut.
Sekda Hermansyah berharap MoU ini membawa perubahan positif. "Kolaborasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi langkah strategis untuk masyarakat," katanya.
Senada dengan itu, Kapolres AKBP Agung Basuki menegaskan pentingnya aksi nyata di lapangan. "Mari bersama kita wujudkan swasembada pangan di Tanjabbar," pungkasnya.
Program ini mendapat respons positif dari berbagai pihak. Para kepala desa dan camat menyatakan dukungan penuh demi keberhasilan program ketahanan pangan.
"Dengan sinergi ini, kami optimis ketahanan pangan bisa diwujudkan," kata salah satu kepala desa. Ia menambahkan bahwa masyarakat akan siap berpartisipasi aktif.
Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak awal bagi Tanjabbar menuju daerah yang mandiri secara pangan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.
Acara ditutup dengan foto bersama dan harapan besar untuk Tanjabbar. "Bersama kita kuat, bersama kita sejahtera," tutup Hermansyah penuh optimisme.(Aj/*)