Jambi, Lenterajambi id - Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat M.Ag, turut serta dalam kegiatan Entry Meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jambi untuk melakukan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Acara ini berlangsung pada Selasa (30/01/2023) di Aula BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Kehadiran Bupati Anwar Sadat dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Tanjabbar untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Turut hadir pula Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jambi, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, serta OPD terkait dan pejabat struktural dan fungsional auditor di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh BPK merupakan amanah konstitusi berdasarkan UU No 17 tahun 2023.
"Pemeriksaan atas LKPD ini merupakan amanah yang diberikan kepada BPK-RI berdasarkan UU No 17 tahun 2023," ujar Paula, sambil berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk kelancaran arus data, dokumen, dan informasi selama pemeriksaan berlangsung.
Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasinya terhadap BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi atas terselenggaranya kegiatan Entry Meeting ini. Ia menyoroti bahwa kehadiran seluruh kepala daerah dan ketua DPRD secara bersamaan di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi merupakan suatu inovasi yang positif.
"Semoga entry meeting ini memberikan perubahan dan kesamaan terhadap pemahaman tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD TA 2023," ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Anwar Sadat menyadari bahwa meskipun Pemkab Tanjabbar telah berupaya maksimal untuk memperoleh opini terbaik atas LKPD, masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Sebelumnya kami mengira jika sudah WTP itu semuanya sudah selesai, ternyata masih banyak aspek lain yang perlu ditindaklanjuti," ungkapnya.
Melalui pemeriksaan ini, Bupati berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menegaskan bahwa seluruh OPD diminta untuk memberikan dukungan penuh dan bersikap kooperatif selama pemeriksaan interim berlangsung.
"Kami telah memerintahkan kepada seluruh OPD untuk tidak keluar daerah kecuali untuk hal yang mendesak dan meminta untuk bersikap kooperatif selama pemeriksaan interim berlangsung," tambahnya.(Aj/*)
