Kuala Tungkal, Lenterajambi.id - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs.H Anwar Sadat M,Ag memimpin langsung rapat fasilitasi percepatan penanganan konflik lahan antara empat Kelompok Tani dari tiga desa yang meliputi Desa Pulau Pauh, Desa Lubuk Kambing, dan Desa Rantau Benar dengan PT. Bukit Kausar. Kamis (13/4/2023).
Rapat yang digelar di salah satu hotel di Kota Jambi, juga turut dihadiri oleh Forkopimda Tanungjabung Barat, Dandim 0419/Tanjab Letkol Kav. Muslim Rahim T SH, M.SI, Kapolres Tanjungjabung Barat AKBP Padli, SH. S.IK MH , Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Ahmad Jakfar, SH, Kasi Pidum Kajari turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kesbangpol Provinsi Jambi, Kesabangpol Tanjab Barat, Perwakilan Perusahaan PT.PN6 dan Perwakilan masyarakat dari tiga Desa yang terlibat konflik lahan tersebut.
Bupati dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemkab terus berupaya menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, salah satunya dengan menggelar rapat fasilitasi penyelesaian konflik.
Bupati juga meyakini bahwa persoalan konflik dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. "Hari ini kita berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan konflik lahan antara PT. Bukit Kausar dengan masyarakat tiga Desa." ungkapnya.
Rapat bersama yang dipimpin oleh Bupati Tanjungjabung Barat ini telahmenghasilkan 5 (lima) poin penting melalui kesepakatan dibuat oleh para pihak, sebagaimana tertuang pada Berita Acara.
Dengan ditandatangi oleh para pihak pemangku kepentingan. Semua pihak sepakat bahwa memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 % wajib dipenuhi oleh perusahaan, selanjutnya juga disepakati bahwa perlu segera diproses penetapan SKCP sebagai dasar merealisasikan subjek penerima yang akuntabel menurut data Dinas Dukcapil sesuai ketentuan perundangan-undangan.
Selain itu juga disepakati bahwawa PT. PN6 agar lebih intens melakukan musyawarah dengan masyarakat tiga desa, serta disepakati apabila diperlukan Pemkab Tanjungjabung Barat dapat membentuk Pokja khusus guna mempercepat penyelesaian.
Adapun Poit terakhir yang disepakati yaitu rapat lanjutan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pertengahan Mei 2023 untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan diatas, sekaligus dapat mengambil keputusan apabila seluruh tahapan atau proses telah dilaksanakan.(*)
